Mengerti Sistem Perekonomian Bak Mandi

Penulis: Aditiawan Chandra.
Cara bekerja sistem perekonomian di satu negara dapat digambarkan dengan menggunakan konsep BAK MANDI. Konsep ini menggunakan analogi seorang Bapak atau Ibu rumahtangga dalam memanaje kebutuhan air mandi untuk para anggota rumah-tangganya. Dengan jumlah anggota rumahtangga yang relatif besar yang biasa dijumpai pada kehidupan rumahtangga masyarakat di Indonesia, setiap rumahtinggal selalu diperlengkapi dengan bak mandi dengan kapasitas daya tampung air yang memadai. Sistem instalasi air di rumah tersebut kemudian dibangun, dengan menggunakan tangki penampungan di luar kamar mandi yang menggunakan jetpump atau dengan sistem penimbaan dari sumur terdekat dari lokasi bak mandi tersebut.

Pimpinan rumah tangga akan berusaha memelihara posisi ketinggian air di bak mandi agar mencukupi kebutuhan para pemakai. Dia akan selalu mengawasi jangan sampai air yang masuk ke dalam bak mandi meluap sehingga tidak bermanfaat. Demikian juga jangan sampai air tersebut kualitasnya menjadi kurang baik dan keruh yang dapat merusak kesehatan para pemakai. Pada saat terjadi gangguan listrik atau kerusakan dari sumber air minum di rumah tersebut, maka dengan segera pimpinan rumahtangga melakukan tindakan untuk mencari air dari tetangga atau sumber air yang terdekat di sekitar rumah tinggal.

Perekonomian versi Bak Mandi

Skenario kegiatan penyediaan air mandi ini dapat kita aplikasikan seperti halnya bagaimana Pemerintah melakukan pengelolaan manajemen ekonominya untuk masyarakat di negaranya masing-masing. Sistem ini saya perkenalkan sebagai “sistem ekonomi bak mandi”, yang dikonsepkan pada DIAGRAM berikut ini [KLIK DUA KALI UNTUK GAMBAR YANG JELAS]

Pemerintah sebagaimana halnya dengan pimpinan rumahtangga tersebut akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi posisi keseimbangan sistem perekonomian sedemikian rupa dengan tujuan:

(a) Perekonomian tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonominya
yang terdiri produsen, konsumen dan lembaga penunjang ekonomi pada setiap saat. Untuk melakukan ini perlu dipelihara pemupukan cadangan (stock) kebutuhan pangan, listrik, bahan bakar minyak dan devisa negara dalam jumlah yang cukup.

(b) Pemerintah perlu membangun sistem perekonomian dalam bentuk sistem
kelembagaan ekonomi, sistem perundang-undangan dan peraturan kebijakannya, sistem pengelolaan manajemen pemerintahan, perumusan kebijakan ekonomi, berikut sistem distribusi dan pengembangan infrastruktur publik yang diperlukan, meliputi antara lain jaringan jalan, pelabuhan dan lapangan terbang, sistem telekomunikasi dan sebagainya.

(c) Pemerintah akan memonitor agar supaya terjadi arah perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi dari posisi Yo mencapai posisi Y t+1.

Proses pemupukan cadangan atau capital stock dilakukan Pemerintah dengan melakukan perencanaan ekonomi makro sedemikian rupa dengan pertama kali menetapkan target- target pembangunan di sektor riil, fiskal dan moneter. Target tersebut dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan sistem ekonomi, partisipasi para pelaku ekonomi, sumber pendanaan dan berbagai kebijakan ekonomi yang diperlukan.

Kemudian Pemerintah akan menggerakkan potensi permintaan agregat (agregate demand) di masyarakat agar dapat direalisasikan dalam bentuk produksi dan pemupukan cadangan logistik yang tersedia di pasar, minimal meliputi kebutuhan barang pangan, listrik, bahan bakar minyak dan kebutuhan dasar konsumen lainnya. Di sektor fiskal Pemerintah akan melakukan berbagai upaya penggalangan sumber dana dari dalam negeri terutama melalui kegiatan perpajakan (taxation) yang semakin meningkat, tanpa membuat lesu kegiatan produksi dan investasi. Sedangkan di sektor moneter Pemerintah akan memelihara kebutuhan jumlah uang beredar (money supply) berikut cadangan devisa yang diperlukan untuk membiayai kegiatan impor dan lalulintas pertukaran mata uang asing.

Mengelola Trigger Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ( dari Yo ke Y t+1) dapat didorong untuk berkembang jika terdapat peningkatan permintaan agregat (permintaan menyeluruh) dari para pelaku ekonomi dalam bentuk belanja barang dan jasa maupun pembelian bahan baku, mesin dan faktor-faktor produksi lainnya. Pada contoh kasus bak mandi, pertumbuhan permukaan bak mandi akan dapat didorong naik jika pada rumah tangga terdapat cukup banyak permintaan (agregat) akan air mandi dari seluruh anggota rumah tangga. Dan masing-masing anggota rumah tangga tentunya memiliki pola jumlah liter air mandi yang dimintanya setiap, hari, minggu, bulan atau tahun.

Permintaan agregat dalam perekonomian ini meliputi permintaan penggunaan sumber dana (money supply) yang tersedia di satu negara untuk tujuan memenuhi terlaksananya berbagai kegiatan utama dari para pelaku ekonomi utama, seperti:

(a) Pembelian barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan atau jasa lainnya oleh konsumen untuk digunakan sendiri di rumahtangga (Consumption atau C);

(b) Kegiatan investasi langsung untuk memproduksi barang dan memberikan pelayanan jasa oleh rumahtangga guna dijual di pasar (Household Investment atau Ihh);

(c) Kegiatan membelanjakan barang dan pengeluaran kegiatan investasi proyek-proyek Pemerintah oleh lembaga pemerintahan atau kontraktor yang ditunjuk (Government Investment atau Ig);
(d) Kegiatan investasi langsung untuk memproduksi barang dan pelayanan jasa oleh perusahaan swasta, BUMN, PMDN dan PMA (Private Investment atau Ip);

(e) Kegiatan memproduksi barang untuk tujuan ekspor dan melakukan kegiatan jasa perdagangan luar negeri, ekspor dan impor (net export atau X-M).

Pada sistem perekonomian yang telah berjalan dengan baik biasanya mampu untuk membiayai pendanaan guna memenuhi kegiatan permintaan agregat tersebut melalui proses injection ke dalam sistem perekonomian (bak mandi). Proses pemasokan dana ini bersumber dari pendapatan pajak yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah dan yang berasal dari dana pihak ketiga yang dimobilisasi oleh Lembaga Perbankan di dalam negeri. Sayangnya akibat kurang mampu dan disiplinnya masyarakat dalam membayar pajak, maka kekurangan (deficit) dalam pembiayaan ini di penuhi dengan injeksi dana kredit dari perbankan di luar negeri atau bahkan dengan pinjaman luar negeri (sebelah kiri atas dari diagram).

Seperti halnya terjadi pada rumah tangga, apabila sampai terjadi pimpinan rumahtangga mendapatkan sumber air dari tetangga sekitar rumah maka tentunya hal ini akan mengganggu kenyamanan mereka. Pada perekonomian nasional pinjaman luar negeri (dari negara tetangga) biasanya akan sangat berdampak negatif di kemudian hari. Apabila kegiatan ini tidak direncanakan dan dikelola dengan hati-hati dapat membawa beban hutang negara yang sekaligus akan mengurangi cadangan devisa negara.

Seperti diuraikan pada model perekonomian terbuka, Indonesia menganut faham kebijakan devisa bebas sejak pemerintahan Orde Baru tahun 1967. Pemerintah dalam hal ini tidak membatasi lalulintas devisa dari kegiatan investasi asing langsung (foreign direct investment) perusahaan PMA maupun hasil devisa ekspor agar dimasukkan kembali ke dalam sistem perekonomian. Jadi merujuk pada uraian bagan bak mandi di atas, disamping terdapat proses injeksi arus dana kedalam sistem perekonomian, sehari-hari dijumpai juga proses penyusutan (withdrawals) keluar sistem perekonomian.

Proses withdrawals ini terjadi jika ada orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, atau pengiriman dana hasil keuntungan perusahaan PMA (repatriation profit) ke Kantor Pusat, proses pembayaran cicilan dan bunga dari kredit luar negeri, pengiriman dana untuk kebutuhan kegiatan pengadaan impor barang modal dan bahan baku industri, serta kegiatan lalulintas dana luarnegeri yang dilakukan Pemerintah.

Kebijakan Pemerintah untuk Menjaga Posisi Keseimbangan

Pada posisi keseimbangan (equilibrium condition), Pemerintah akan mengupayakan agar arus injections dana ke dalam sistem perekonomian dapat dipelihara sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan modal untuk merealisasikan Permintaan Agregat dari para pelaku ekonomi. Apabila hal ini berhasil dilakukan maka akan terjadi proses “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi”: yaitu meningkatnya Agregate Demand (AD); yang kemudian akan mendorong pertumbuhan perekonomian atau Pendapatan Nasional (gGDP); sehingga memperluas kegiatan ekonomi dan lapangan kerja (employment) pada posisi tahun berikutnya (Y t+1). Proses berantai ini pada akhirnya dapat memperkuat posisi cadangan devisa dan persediaan barang jadi dan bahan baku di masyarakat.

Pemerintah dapat menjamin pencapaian kondisi ini dengan melakukan upaya upaya pengendalian perekonomian melalui kebijakan Pemerintah yang mencakup antara lain:

1. kebijakan sektor riil ( seperti dalam pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal dan kebijakan pemberian insentif investasi dan bea masuk impor),
2. kebijakan sektor perbankan (seperti penetapan batas CAR= Capital Adequacy Ratio atau kebijakan penurunan bunga kredit),
3. kebijakan sektor moneter (seperti pengaturan jumlah uang beredar dan kebijakan tingkat bunga SBI),
4. kebijakan keuangan negara dan RAPBN (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara), dan
5. kebijakan perdagangan internasional.

Penarikan (withdrawals) dana secara mendadak dan besar-besaran ke luar negeri akan mengakibatkan rentannya atau melemahnya kondisi perekonomian di suatu negara. Pemerintah dalam kaitan ini akan senantiasa berupaya agar withdrawals dana tersebut dapat dikembalikan ke dalam sistem perekonomian. Kebijakan ekonomi yang biasa dilakukan untuk menjaga jangan sampai terjadi proses withdrawals besar-besaran adalah memelihara iklim berusaha yang baik, kebijakan pajak yang mendukung kegiatan berusaha, membangun sistem perbankan yang dipercaya, memelihara sistem pengendalian kurs rupiah yang stabil dan mengeluarkan kebijakan di sektor riil lainnya yang mendukung kegiatan berusaha.

Hati-Hati Datangnya Gejala Bubbled Economy

Kondisi perekonomian akan menjadi berbahaya apabila terjadi situasi yang dinamakan “bubbled economy”. Situasi yang serupa ini akan dihadapi oleh anggota rumahtangga yang terpaksa menggunakan air bak mandi yang menjadi keruh dan berlumpur pada musim kering, sehingga merusak kualitas air mandi yang dapat mengakibatkan mundurnya tingkat kesehatan anggota rumah tangga.

Proses terjadinya “bubled economy” memakan waktu beberapa tahun secara perlahan-lahan, melalui penambahan jumlah uang beredar dan kredit perbankan yang tidak diikuti oleh peningkatan kegiatan investasi langsung (PMDN atau PMA) dan kegiatan produksi di sektor riil. Perekonomian Indonesia pernah mengalami ancaman krisis ekonomi akibat “bubbled economy” pada tahun 1992, pada saat perbankan nasional kita menyalurkan kredit ke sektor perumahan dan konstruksi (property) secara besar-besaran. Penyaluran kredit ini ternyata tidak sepenuhnya diikuti dengan kegiatan pembangunan proyek-proyek property dengan cepat sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi kebutuhan.

Contoh lainnya adalah jika terjadi penjualan saham dari para Perusahaan Emiten di pasar modal yang sebagian dana yang diperolehnya digunakan untuk tujuan di luar kegiatan produksi di sektor riil. Apalagi jika sebagian dari dana yang tak terpakai tersebut dilarikan ke luar sistem perekonomian ditanam atau di tabung di perbankan di luar negeri. Proses “bubled ekonomi” dapat juga terjadi jika terdapat kenaikan indeks saham secara dahsyad yang berasal dari masuknya dana portofolio luar negeri, tanpa diikuti oleh kenaikan kapasitas produksi dari perusahaan emiten yang ada di bursa.

Apapun bentuk manifestasi pencetus terjadinya bubled economy, dampak negatif yang dihasilkan adalah meningkatnya ancaman kenaikan tingkat inflasi dan pelemahan nilai mata uang rupiah. Kedua ancaman terakhir ini merupakan kejadian yang sangat tidak diinginkan oleh para pelaku ekonomi, karena dapat mengurangi kesejahteraan maupun margin laba usaha mereka di kemudian hari.

Perekonomian Indonesia pada saat ini memiliki ciri-ciri menuju terbentuknya “bubled economy”. Peningkatan indeks harga saham di bursa yang melewati batas psikologis 2000 dalam satu bulan terakhir ini lebih banyak disebabkan oleh derasnya aliran masuk dana portofolio jangka pendek, yang tujuannya sebagian besar untuk mencari keuntungan sesaat. Masih diragukan adanya niat baik para investor global tersebut untuk mengkonversikan penyertaan sahamnya di pasar modal tersebut guna mendapatkan returns jangka panjang dari kegiatan produksi para produsen (emitent) yang sahamnya diperjual belikan di bursa Bursa Efek Jakarta. Arus dana global yang masuk (injection) ke sistem perekonomian kita ini , kemudian terpaksa diredam oleh Bank Indonesia dengan segera mengeluarkan kertas berharga (obligasi) dengan bunga yang menarik, agar perekonomian kita tidak kebanjiran uang beredar. Hal ini dilakukan oleh bank sentral kita untuk meredam ancaman inflasi.

Akibat operasi pasar seperti ini sudah barang tentu nilai tukar Indonesia menjadi relatif menjadi kuat karena stok cadangan devisa bertambah. Tetapi perlu dicatat bahwa peningkatan devisa ini sifatnya hanya semu dan sementara. Masih dinantikan dalam beberapa bulan ini kemampuan pelaku ekonomi domestik dan para pengusaha di sektor industri untuk menambah kapasitas produksi nasional, melakukan kerjasama operasi dengan PMA dan akhirnya peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Kita juga berharap tidak terjadi goncangan bursa di bursa China atau membaiknya suku bunga di negara maju— dimana jika hal ini terjadi maka indeks BEJ akan mengalami koreksi dan akan turun dengan sangat tajam (crash), termasuk melemahnya kembali nilai tukar rupiah. Moga-moga dugaan ini semua tidak akan terjadi.
(copyright@aditiawanchandra)

[KEMBALI HALAMAN AWAL]