Beranda > GCG > Kemelut Hubungan Komisaris dan Direksi

Kemelut Hubungan Komisaris dan Direksi

wartaekonomi.jpgTulisan berikut artikel yang dimuat
di Warta Ekonomi 19 Maret 2007

Dalam dua bulan terakhir ini perhatian media bisnis di Indonesia tercurah pada isu seputar kemelut hubungan antara komisaris dan direksi perusahaan. Hubungan kedua institusi internal perusahaan yang sedianya perlu bersinergi guna kemajuan perusahaan, dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Konflik yang kurang sehat ini dapat saja diakhiri dengan proses pemberhentian sementara atau pemecatan sepihak pada Direktur Utama, seperti terjadi di Jamsostek, Humpus Intermoda dan Telkom.

Beberapa pertanyaan mendasar mencuat. Pertama, bagaimana satu perusahaan yang memiliki perkembangan kinerja finansial yang baik, tetapi pimpinan puncaknya dianggap tidak berhasil dalam mengelola perusahaan. Kedua, apakah proses pengangkatan Anggota Direksi merupakan faktor yang dapat menjamin keberhasilan Direksi mencapai visi dan misinya secara berkelanjutan. Terakhir, apa hikmah yang dapat diambil agar kejadian ini tak terulang.

Membaiknya kinerja finansial di tiga perusahaan ini bukan merupakan jaminan diperolehnya pengakuan bahwa Dirut berhasil mengelola perusahaan. Telkom dan Jamsostek menunjukkan perbaikan kinerja finansialnya dalam beberapa tahun terakhir. Demikian pula Humpus Intermoda yang pada 2006 labanya telah meningkat dibandingkan 2005. Pada ketiga kasus tersebut, seluruh Dirutnya diberhentikan secara sepihak oleh Dewan Komisaris (Dekom). Jadi mereka tentu memiliki pertimbangan lain.

Dalam kasus Telkom alasan formalnya adalah adanya konflik antara Dirut dan Wakil Dirut plus para pengikutnya. Di Jamsostek, menurut salah satu anggota komisarisnya, lebih karena situasi yang tidak harmonis dan tidak kondusif, sehingga mengarah pada situasi yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab perseroan kepada stakeholder. Pada Humpus Intermoda, alasannya diduga lantaran tidak transparannya pihak manajemen dalam menjalankan program investasi perusahaan.

Berangkat dari pemberhentian Dirut yang dilakukan Dekom kita patut bertanya: Apakah Dekom berhak melakukannya? Jawabannya tentunya tidak seperti matematika. Memang, secara hukum, khususnya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, komisaris memiliki senjata pamungkas ini. Demikian juga untuk BUMN, hak tersebut tertuang dalam ketentuan Pemerintah dan Undang-undang BUMN No 19 tahun 2003. Namun, sebenarnya hak-hak tersebut bersifat tidak mutlak. Artinya Dekom hanya dapat memberikan pertimbangan keberatannya saat RUPS. Jadi, keputusan akhir tetap pada RUPS.

Direksi, menurut peraturan yang berlaku, dapat diberhentikan ditengah jalan apabila tidak dapat memenuhi hal-hal berikut: (a) pemenuhan kewajiban yang disepakati dalam kontrak manajemen; (b) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; (c) tidak melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan anggaran dasar; (d) terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan (e) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan. Nah atas dasar jerat-jerat yang mengikat ini pihak Dewan Komisaris dapat menyatakan ataupun berdalih secara sepihak bahwa pihak Direksi tidak memenuhi salah satu ketentuan tersebut sehingga layak diberhentikan.

Implikasi uraian ini pada tatakelola perusahaan, apabila ada pertikaian kelompok antar anggota Direksi, atau sengketa manajemen dengan Serikat Pekerja, maka Dekom sebenarnya wajib memberikan nasihat, pengarahan dan usulan solusi penyelesaian konflik tersebut. Jadi, jelas, kesalahan apapun yang diperbuat Direksi sebenarnya merupakan suatu refleksi dari adanya kelemahan atau kegagalan Dekom dalam menjalankan tugasnya.
Dalam banyak kasus di belahan bumi lainnya, sudah sewajarnya jika ada sengketa seperti ini RUPS pada akhirnya memberhentikan seluruh Direksi dan Komisaris. Maka, menjadi pertanyaan jika anggota Dekom lama masih menjabat dan berkuasa pada era masa jabatan direksi pengganti.

Sebenarnya ketentuan pemberhentian ini harus dijalankan dengan hati-hati, tidak tergopoh-gopoh. Komisaris baru dapat menyarankan pemberhentian Direksi apabila segala upaya-upaya yang lainnya telah dilakukan oleh pihak Dekom. Mengapa? Ini mengingat tugas utama Dewan Komisaris adalah (a) melaksanakan pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, dan(b) memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan perusahaan. Bahkan dalam UU Perseroan Terbatas, di luar tindak kriminal pemecatan baru dapat dilaksanakan jika kelangsungan perusahaan dirasakan menuju jurang kehancuran (likuidasi) karena kegagalan Direksi menghasilkan kinerja finasial yang berkelanjutan.

Kegagalan Direksi atau Komisaris dalam menjalankan tugasnya memang terkait erat dengan proses pemilihannya. Kandidat Direksi, khususnya Dirut, seyogianya dipilih secara profesional dengan mengesampingkan aspek ”dagang sapi” maupun politik ekonomi praktis. Mereka dipilih karena kompetensi, leadership yang kuat, berkomitmen hanya pada kepentingan perusahaan, dan memiliki tanggung jawab atas pencapaian visi dan misi perusahaan.

Di perusahaan yang memiliki banyak karyawan dan beragam stakeholde, pimpinan perusahaan perlu memiliki gaya leadership yang tegas, tetapi demokratis dan bijaksana. Gaya manajemen otoriter dan mementingkan hanya pada kepetingan pemilik saham (shareholders) dalam banyak kasus akan menghadapi kemelut manajerial internal di kemudian hari. Direksi tidak boleh berkompromi dengan pihak-pihak atau oknum-oknum di luar perusahaan yang pada akhirnya merugikan kepentingan perusahaan.

Demikian juga komisaris, seyogianya mereka dipilih yang memiliki kompetensi, intelektualitas, integritas dan keberanian. Integritas komisaris akan mendua pada saat yang bersangkutan hanya mementingkan kepentingan pemegang saham. Maka, komposisi anggota komisaris yang terlalu banyak mewakili kepentingan pemegang saham/pemerintah akan membuat keputusan dan kebijakan Dewan Komisaris menjadi berat sebelah.

Perselisihan Komisaris dan Direksi dapat diminimalisasi jika dalam susunan anggota Direksi dan Komisaris mempertahankan azas keseimbangan perwakilan. Artinya, penetapan susunan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan aspek profesionalisme, keragaman karakter, pengalaman, timwork yang baik dan integritas yang tinggi. Hal serupa berlaku bagi anggota komisaris.

Pada kasus BUMN, wakil pihak pemerintah di Dekom seyogianya dibuat seminimal mungkin mengingat kepentingan Pemerintah akan terwakili dalam RUPS. Sangat lucu jika penempatan mereka dilakukan hanya dengan alasan untuk menutupi rendahnya gaji para pejabat negara, atau mewakili kepentingan fraksi-fraksi partai politik tertentu.

Akhirnya, perselisihan Direksi dan Komisaris dapat diminimalisir apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Melalui penerapan GCG sumber-sumber penyimpangan dapat dihinadari sedini mungkin.

Pertimbangan lain adalah keberadaan komisaris independen. Komisaris ini berperan sebagai penengah dalam konflik kepentingan banyak timbul di era lingkungan perusahaan yang kian bergejolak. Akhirnya, manajemen puncak perusahaan perlu dikelola bersama dalam kesatuan leadership nahkoda perusahaan yang bijak, domokratis tetapi tegas dalam menentukan keputusan.

(copyright@aditiawanchandra)
[
halaman awal]

Kategori:GCG
  1. theo
    November 30, 2008 pukul 10:45 am

    wow…!!
    jadi nambah pengetahuan, memang pada dasarnya ketiga organ perseroan harusnya saling berorientasi pada tujuan semula perusahaan, Setuju deh!

    Suka

  2. Cinanthya Yuwono
    November 13, 2007 pukul 7:21 pm

    konflik internal antara Dedir dan Dekom memberikan paradigma baru dalam metode bisnis yang berkembang,artinya kewenangan yang sempit diberikan UUPT terhadap Dekom dapat difungsikan menjadi keputusan yang kontroversial. standarisasi wanprestasi atas tindakan direktur tidak diatur jelas,ini memungkinkan adanya konspirasi yang timbul untuk saling jatuh menjatuhkan tidak berdasarkan kinerja yang telah dibuat. tetapi berdasarkan suka atau tidak suka, seharusnya kesalahan yang dibuat oleh direktur atas keputusannya dalam strategi bisnis yang mengakibatkan sanksi kepadanya harus juga mempunyai konsekwensi yang sama terhadap komisaris karena tidak jarang keputusan tersebut berdasarkan intervensinya…

    Suka

    • Januari 14, 2013 pukul 12:17 pm

      saya sepakat jika menurut ibu jika dilihat dari faktor eksternal negatifnya sistem ini, namun harus dilihat secara jelas dan kompherensif bahwa komisaris adalah sebagai pemilik saham, dan intervensi yang dilakukan dapat ditolak oleh direktur apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum contohnya RUPS, sehingga ketakutan-ketakutan yang menjadi kendala dalam kegiatan operasional perusahaan dapat tidak terjadi apabila direktur mampu mengimplementasikan kewenangannya tanpa takut posisinya terancam. ( Miss u Selulit)

      Suka

  3. Oktober 31, 2007 pukul 8:56 am

    Pada perusahaan yang go publik pemberhentian direksi harus diagendakan sebelum kejadian RUPS. Sedangkan di luar itu basa basinya harus mengikuti aturan Depnaker tentang proses pemberhentian karyawan. Biasanya yang bersangkutan diberitahu dahulu dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi company action.

    Suka

  4. sari
    Oktober 9, 2007 pukul 9:53 pm

    Terima kasih atas artikel yang bagus. Ada satu pertanyaan neh, apakah seorang direktur dapat dipecat tanpa alasan?? apakah bisa dipecat tanpa ada RUPS?? dalam kasus teman saya in, dia dipecat padahal minggu lalu baru mendapat undangan RUPS untuk 14 hari kedepan, tetapi 4 hari kemudian ada surat pemecatan, apakah ini cacat hukum??

    Salam,

    Sari

    Suka

  5. Juni 6, 2007 pukul 12:35 am

    mbak ratna terima kasih atas masukannya, sehingga menambah pencerahan kita. salam.

    Suka

  6. Juni 5, 2007 pukul 8:53 am

    Ketiga organ perusahaan ini pada dasarnya memiliki kedudukan yang sejajar. Masing-masing harus menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan relevan dan angaran dasarnya. Paradigma lama (era KUHD), Komisaris menjadi perpanjangan tangan dari Pemegang Saham. Paradigma baru (UUPT), esensi Komisaris tidak lagi sebagai perpanjangan tangan PS, akan tetapi bagi kepentingan perseroan (wording yang lazim terdapat dalam beberapa corporation act di negara lain: “to the best interest of company as a whole”). Demikian pula halnya, Direksi dan Pemegang Saham, yang harus berorientasi pada kepentingan perseroan. Kepentingan perseroan ini, tidak lagi hanya memaksimalkan shareholders value tetapi lebih jauh lagi yaitu kepada memaksimalkan stakeholders values. Pada titik ini, maka bottomline suatu bisnis yaitu the so called “sustainability”, dapat tercapai. Tentu tidak akan menjadi hal yang mudah dan sederhana. This is about time and process. Tergantung berbagai elemen pendukungnya, terutama (dalam budaya Indonesia yang patrilineal) adalah role model.

    Sekedar urun rembuk Pak … nuwun sewu …

    Suka

  7. Aldy
    April 11, 2007 pukul 11:17 pm

    Ass..
    I have a theory or statement, from good ethics comes good business.
    Setuju gak pak..?
    hehe…
    Thanks.
    Wass…

    Suka

  8. Maret 28, 2007 pukul 8:46 pm

    artikelnya enak dibaca, pak…
    saya link di blogsite saya ya…

    Suka

  9. Maret 27, 2007 pukul 9:19 pm

    betul pak.. memang banyak rongrongan dialamatkan pada para direksi BUMN baik dari kalangan parpol, pemda dalam mendanai kegiatan mereka. tentunya bisa dihindari, sepanjang bumn secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan (GCG)yang baik, transparan pada publik dan menghindar dari politik praktis.
    sampai hari ini masih banyak anggapan dari pelaku dan oknum di masyarakat yg menganggap BUMN merupakan sumber segalanya, alias banyak duit. padahal belum demikian halnya.

    Suka

  10. Maret 27, 2007 pukul 4:05 am

    waowww, bahasan tingkat “atas”. Saya tidak faham dengan hierarki seperti di atas. Maaf pak, apakah di dunia tersebut bisa steril dari campur tangan lingkaran kekuasaan ? Saya dengar rumpian orang dalam di jajaran BUMN, katanya suka dimintai partisipasi (meras?) dari berbagai kalangan, mulai oknum legislatif, eksekutif, parpol dan lain-lain. Jika benar, mungkin hal tersebut bisa juga jadi trigger, selain masalah internal.
    Oya maaf, salam kenal pak😀

    Suka

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: