Beranda > FDI / Investment, Indonesia Economy, Macro Economy > Prospek Penanaman Modal Langsung 2007

Prospek Penanaman Modal Langsung 2007

          Tanpa terasa kita telah memasuki tahun ke sepuluh sejak perekonomian Indonesia mengalami serangan badai krisis yang luar biasa besar dampak pengaruhnya pada perekonomian Indonesia. Krisis perekonomian yang terpicu oleh kejatuhan nilai rupiah — menyusul tumbangnya era masa kepemerintahan orde baru — telah membawa implikasi yang dahsyad pada meluasnya krisis multidimensional.
           Dampak negatif yang paling mencuat kepermukaan adalah kejatuhan daya beli konsumen dari sebagian besar masyarakat Indonesia dan melemahnya baik kekuatan maupun daya saing produk-produk unggulan kita. Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah penanaman modal diharapkan dapat menjadi motor penggerak kebangkitan perekonomian Indonesia beberapa tahun ke depan.
 
Upaya Restorasi Dampak Krisis Perekonomian

          Berbagai upaya terprogram telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memulihkan kondisi yang buruk akibat pengaruh dampak krisis perekonomian. Lembaga perbankan yang saat itu sedang menghadapi permasalahan likuditas dan erosi kepercayaan dengan segera berhasil ditangani. Pemerintahpun segera meluncurkan upaya konkrit penyelamatan eksistensi lembaga perbankan melalui program restrukturisasi kredit bermasalah dan revitalisasi finansial. Dengan demikian proses kepailitan berantai yang mengancam keberadaan lembaga perbankan dan perusahaan swasta nasional berhasil ditangani.
          Kita juga melihat stabilitas fiskal, moneter dan nilai tukar secara bertahap dapat dipulihkan, yang pada gilirannya kemudian berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan investor pada perekonomian Indonesia. Tidak heran jika keberhasilan ini dapat mendorong lonjakan optimisme para pelaku pasar modal di bursa utama Jakarta – yang telah beberapa kali menembus batas psikologis.
          Trend peningkatan indeks ini diperkirakan masih akan berlanjut sepanjang tahun 2007. Tentunya stabilitas dan optimisme tersebut terbangun dengan upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah guna mendukung stabilitas politik dan terciptanya keamanan. Ancaman terorisme dapat diredam. Konflik horizontal berangsur dikurangi. Masalah Aceh terselesaikan dengan pemberian hak otonomi khusus.
          Demikian juga kerjasama politik dan keamanan antar negara semakin terjalin dengan baik. Di bidang hukum, tatanan hukum yang menuju pada pembentukan governanceantar lembaga judisial masih terus dibangun.Momentum pembaharuan tatalaksana sistem kepemerintahan yang bersih digulirkan dengan arah konsisten memberantas korupsi dan kolusi pada sistem birokrasi di unit-unit kerja pemerintah.Duri-duri yang dapat meretakkan kesatuan negara Republik Indonesia dihilangkan dengan memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur rumahtangganya.
           Rentetan Undang-undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah; No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; serta No. 32/2004 tentang revisi atas Undang-Undang terdahulu seluruhnya merupakan arah komitmen dari Pemerintahan Pusat untuk membagi sebagian kewenangan dalam aspek manajerial dan admistrasi pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Kemudian adanya upaya rencana harmonisasi berbagai peraturan pusat dan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan semakin memberikan harapan terciptanya keutuhan bentuk organisasi pemerintahan di masa datang.
           Upaya-upaya perbaikan sistem administrasi pemerintahan, peningkatan peran dan sistem kelembagaan publik, serta stabilitas ekonomi politik dan hukum yang berangsur pulih telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi perekonomian untuk dapat bangkit kembali. Dan memang dengan dukungan komitmen birokrasi dan optimisme dari para pelaku ekonomi yang positif mendorong lebih lanjut pergerakan lokomotif ekonomi Indonesia menuju cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera.
           Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula negatif pada awal 2000 berangsur membaik dan menerobos tingkat pertumbuhan ekonomi dengan percepatan laju yang moderat menuju tingkat di atas 5 %. Secara keseluruhan pada tahun 2005 investasi berupa pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 9.9%, konsumsi masyarakat terpelihara dengan tingkat pertumbuhan 4,0% dan belanja konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 8.1 %. Sementara ekspor barang dan jasa meningkat sebesar 12,3%. Pola trend pertumbuhan yang lebih baik diperkirakan akan dialami pada tahun 2006 dan 2007.

Prospek Penanaman Modal dalam Era Kebangkitan Perekonomian

          Prospek kebangkitan mesin perekonomian nasional akan semakin mendekati kenyataan menyongsong peningkatan permintaan global dan regional pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian penanaman modal masyarakat maupun penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA seluruhnya akan semakin dituntut peran aktifnya dalam memanfaatkan momentum tersebut.
          Indonesia sebagai alternatif tempat investasi penanaman modal asing secara langsung masih memberikan harapan-harapannya.
Terdapat beberapa alasan mengapa perkiraan skenario yang optimis ini masih mungkin diajukan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang diperkirakan akan mendukung peningkatan prospek penanaman modal di Indonesia pada tahun 2007:

  • Reformasi sosial dan politik yang terjadi di negara kita akan memperkokoh demokratisasi dan keterbukaan sistem pengelolaan administrasi pemerintahan, sehingga sekaligus akan meningkatkan iklim investasi.
  • Berbagai paket insentif usaha telah dikeluarkan dengan tujuan membuka perluasan kapasitas terpasang industri nasional.
  • Penurunan suku bunga perbankan akan berlangsung  menuju target BI rate di bawah 10%.
  • Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang-barang kebutuhan lainnya berhasil dikendalikan pada tingkat tingkat di bawah 8%.
  • Peluang  yang lebih besar adanya peningkatan anggaran belanja negara untuk mendorong investasi dan peningkatan pelayanan dasar.
  • Masih banyaknya potensi sumber daya alam
    Indonesia yang belum sepenuhnya diusahakan secara komersil.
  • Bangkitnya kegiatan usaha kecil dan menengah di lini-lini produksi pasokan bahan
    baku, produksi berorientasikan ekspor dan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya.
  • Semakin membaiknya ranking resiko negara
    Indonesia dan kinerja produk-produk finansial para emiten di pasar modal.
  •            Memang benar tantangan dalam upaya peningkatan investasi masih sedikit mengganjal.Semenjak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 investasi hanya tumbuh rata-rata 3% per tahun, di bawah tingkat pertumbuhan periode 1991-1996 yang mencapai puncak kejayaan sebesar rata-rata 10,6%.Kondisi iklim investasi masih mengganjal pada saat negara kita bersaing dengan negara-negara utama di Asia dalam menarik investasi asing.
              Faktor-faktor tersebut negatif yang berpengaruh pada iklim investasi meliputi antara lain:

  • Prosedur perijinan yang masih berliku dan relatif mahal
  • Tingkat kepastian hukum yang belum optimal
  • Kualitas sumber daya manusia yang rendah.
  • Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur
  • Kurangnya insentif yang bersaing yang diberikan pada para calon investor.
  •           Tetapi bukan tidak mungkin dengan melihat perbaikan-perbaikan dalam peringkat global competitiveness negara kita dalam dua tahun terakhir ini, berikut upaya-upaya Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka prospek penanaman modal ke depan akan semakin membaik dan memiliki prospek.
              Langkah-langkah strategis Pemerintah dalam menggulirkan Instruksi Presiden No3 tahun 2006 tenbtang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Paket Kebijakan Infrastruktur pada bulan Juli 2006, Paket Kebijakan Sektor Keuangan, dan kebijakan yang menanggung kemungkinan terjadinya sebagian resiko negara pada proyek-proyek investasi infrastruktur, seluruhnya telah memberikan signal-signal positif atas tekad Pemerintah memperbaiki iklim usaha dan investasi.
              Kerjasama antar negara dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus serta segera diratifikasinya Undang-Undang Penanaman Modal secara pasti akan membuat lonjakan penanaman modal tidak terelakkan. Kita lihat saja dalam dua tahun terakhir Ijin Usaha Tetap (IUT) yang diterbitkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Perkembangan IUT ini merefleksikan adanya peningkatan kegiatan investasi yang direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata yang sudah menghasilkan produksi barang/jasa.
              Trend perkembangan penanaman modal dapat juga diamati perkembangannya dari data realisasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dilaporkan oleh BKPM. Dalam kaitan ini perkembangan realisasi penanaman modal sejak tahun 2000 (sampai dengan Oktober 2006) menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan.
              Selama kurun waktu tiga tahun terakhir misalnya, realisasi investasi asing (PMA) di Indonesia secara kumulatif telah mencapai nilai 18,0 miliar dollar AS, atau meningkat sekitar 50 % dibandingkan periode tahun 2000-2003. Bidang investasi menonjol yang yang digeluti oleh perusahaan PMA antara lain kegiatan-kegiatan pada industri logam dan mesin; percetakan; kendaraan bermotor; tekstil; perdagangan dan perkebunan.
               Peningkatan yang lebih tinggi tercatat untuk realisasi investasi PMDN.Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, investasi PMDN telah mencapai nilai secara kumulatif sebesar Rp.59,5 triliun, atau meningkat sekitar73% dibandingkan kurun waktu tiga tahun periode sebelumnya. Bidang usaha menonjol yang digeluti oleh pengusaha domestik meliputi kegiatan-kegiatan dalam bidang industri logam, mesin dan elektronik; tanaman pangan dan perkebunan; trasportasi; industri kayu; konstruksi dan perdagangan eceran.
              Trend perkembangan penanaman modal ini di masa yang akan datang diperkirakan masih akan berlanjut dan meningkat pesat sepanjang mendapatkan dukungan yang positif dalam iklim berusaha dan iklim investasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Melalui desentralisasi dan otonomi daerah perlu peran investasi langsung di berbagai wilayah pelosok tanah air diharapkan akan semakin berkembang.

    Perbaikan Iklim Investasi sebagai Syarat Utama

              Prospek peningkatan penanaman modal akan segera dapat direalisasikan jika didukung oleh pemenuhan iklim investasi yang mendukung terselenggaranya proses perijinan secara cepat dan efisien, dan diikuti oleh persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di lokalitas-lokalitas penerima investasi.
              Iklim investasi dapat segera ditingkatkan melalui upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan para pelaku ekonomi di daerah dalam hal-hal berikut ini:

  • Memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha.
  • Memelihara keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh oknum masyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, terhadap  jalur distribusi barang dan gudang serta pada tempat-tempat penyimpanan barang jadi maupun setengah jadi.
  • Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor, meliputi perijinan investasi, imigrasi, kepabeanan, perpajakan dan pertahanan wilayah.
  • Memberikan secara selektif  rangkaian paket insentif investasi yang bersaing
  • Menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan.
  •           Bagi kepentingan para penanam modal asing maka selain iklim investasi tersebut, kehadirannya masih perlu didukung oleh adanya ketentuan-ketentuan dan perlakuan yang tidak diskriminatif, yang diberikan pada para pengusaha lokal atau domestik dalam kondisi memperebutkan pangsa pasar yang bersaing. Sudah selayaknya jika para pemilik modal asing menginginkan adanya perlindungan dan jaminan investasi atas ancaman terjadinya resiko nasionalisasi dan eksproriasi. Merekapun menginginkan adanya jaminan dalam hak untuk dapat mentransfer laba maupun deviden, dan hak untuk dapat melakukan penyelesaian hukum melalui arbitrase internasional.
              Upaya menarik penanaman modal untuk berinvestasi di lokalitas tertentu di suatu wilayah pada tahun-tahun mendatang akan menjadi semakin kompleks dengan adanya globalisasi. Persaingan memperebutkan arus lalulintas modal antar benua akan semakin bersaing mengingat lokalitas-lokalitas alternatif di dunia telah tumbuh berkembang semakin banyak dan luas. Pertimbangan-pertimbangan ”azas-azas efiensi, aksesibilitas dan kesiapan kompetensi daerah” akan merupakan kunci sukses bagi peningkatan penanaman modal dalam era otonomi daerah.
              Para pelaku ekonomi di daerah dan aparat birokrasi pemerintahan daerah perlu secara bersama melakukan persiapan-persiapan dalam upaya terprogram meningkatkan kompetensi daerah.
             Upaya awal yang paling mendasar adalah membangun kesiapan sumber daya manusia yang trampil dan cekatan. Sekolah-sekolah kejuruan industrial, ekonomi, teknologi dan bahasa dapat dibangun secara sinergi antar unsur-unsur pelaku ekonomi yang ada di daerah. Memang benar tenaga kerja trampil berpotensi untuk hijrah lintas daerah. Akan tetapi mengingat keberadaan ikatan-ikatan sosial yang masih kuat di beberapa daerah di tanah air serta terbangunnya program pengembangan industri daerah, potensi bermigrasinya tenaga kerja trampil ke wilayah-wilayah ekonomi di kota metropolitan dapat dikurangi.
              Berikutnya ketersediaan fasilitas prasarana industri seperti pergudangan, jalur transportasi untuk logistik barang, pelabuhan, terminal serta hub-hub intra moda transportasi, sumber energi, air bersih, saluran irigasi lintas-desa, lembaga-lembaga ekonomi dan finansial pedesaan, serta pos-pos kolektor dan penyimpanan produk-produk hasil pertanian perlu dibangun secara memadai dan berkualitas.
              Rentetan investasi tersebut perlu ditrigger oleh inisiatif para gubernur dan para bupati dengan mengundang para investor masyarakat lokal. Dalam literatur perekonomian daerah jenis penanaman modal yang demikian dimasukkan kedalam kelompok social overhead capital (SOC). Ketersediaan SOC akan memberikan rangsangan pada para investor di luar daerah untuk segera berkunjung dan menetap, karena mereka akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan penghematan-penghematan urbanisasi (urbanization economies) dan agglomerasi (agglomeration economies).
              Kualitas dan gaya manajerial pimpinan puncak pemerintahan daerah pada akhirnya akan menentukan sejauh mana potensi-potensi pengembangan penanaman modal akibat adanya reformasi dan globalisasi dapat segera dimanfaatkan. Walaupun saat ini dapat saja pimpinan daerah tersebut berasal dari mereka yang memiliki arena bidang disiplin pengetahuan di luar bidang perekonomian, para bupati dan gubernur pemerintahan daerah perlu segera membawakan gaya kepemimpinan yang futuristik (futuristic leadership)dan membawakan keberanian menerobos kendala-kendala struktural yang menghadang (change leadership).
              Arahan dan rencana pembangunan wilayah yang stratejik perlu segera dibangun, agar dapat memberikan signal dan ajakan pada seluruh potensi kekuatan pelaku ekonomi untuk membangun daerah menuju kesejahteraan daerah yang berkelajutan. (Copyright@AditiawanChandra)

    1. November 30, 2007 pukul 6:52 am

      terima kasih sdr candra. saya setuju dengan pendapat anda. sekarang para pelaku di bsinis media, termasuk wartawannya, sering2 membuka buku dan internet untuk pembekalan dalam menerbitkan info bisnis yang lebih akurat, bermutu dan bertanggung jawab. sukses.

      Suka

    2. candra
      November 26, 2007 pukul 6:18 pm

      Yth Pak Adit, menurut saya, sebenarnya solusi dari semua ketidakberesan yang ada di Indonesia, korupsi, pungutan2, dan faktor2 penghambat ekonomi adalah UU PERS yang tidak segera disetujui oleh DPR, kekuatan media publikasi dalam mengontrol perilaku pejabat yang ga bener sangat terbukti di negara2 maju, pers mampu mengontrol integritas pejabat publik yang sudah menjabat maupun calon pejabat. Dan ini sangat disadari oleh para penguasa di masa lalu, buktinya televisi swasta baru ada tahun 1989 (RCTI), sedangkan di negara lain sudah lumrah sejak tahun 70-an akhir…dan tahun2 berikutnya baru ada beberapa tv swasta. Sampai sekarang meski banyak muncul tv swasta…tapi kita tahu semua tv swasta itu milik siapa, sehingga content dari materi penyiaran bisa dikontrol melalui redaktur masing2 media yang dipilih owner dari media itu…kekritisan warga negara dihambat, people power dicegah. terimakasih dan mohon tanggapannya

      Suka

    3. Abu Muslih
      Juli 12, 2007 pukul 12:26 pm

      Yang kami hormati Pa Candra,

      Tulisan-tulisan Bapak sangat menarik dan bermanfaat sekali buat saya yang sedang belajar mengikuti perkembangan khususnya ekonomi Indonesia. Saya mohon izin mengutip tulisan Bapak sebagai pelengkap tulisan saya apabila saya menulis.

      Trims

      Suka

    4. anonymous
    5. Wiratno Samuel
      April 20, 2007 pukul 8:47 am

      PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SUKSESI.
      Di RPJM Nasional (Perpres No.7 th 2005) ada target indikator ekonomi makro salah satunya target investasi. Mengapa gak dianjurkan (baca DIBANTU) daerah-daerah membuat RPJMD dengan kerangka nasional dan metode PENDEKATAN EKONOMI MAKRO seperti itu ? Bukankah jika di daerah ada target-target seperti itu tidak hanya bermanfaat pada aras nasional tapi juga dapat menjadi rujukan daerah untuk menentukan bisnis (dan investasi) apa yang akan dikembangkan untuk mencapai target-target daerahnya sendiri ?
      Mungkin Bappenas perlu membuat strategi baru dalam implementasi SPPN. Siapa tahu banyak daerah yang bingung atau asal-asalan dalam membuat propeda/rpjmd.
      Susahnya periodisasi perencanaan daerah-daerah dan nasional sekarang ini tidak seirama, karena periode perencanaan melekat pada suksesi presiden, gubernur, bupati/walikota yang “pating blencat”.

      Suka

    6. Maret 10, 2007 pukul 11:36 pm

      Maaf agak lambat meresponse. Saya sangat setuju aspek korupsi dan pemberantasan KKN diagendakan juga dalam upaya merestorasi kebangkitan Indonesia. Ada beberapa syarat yang perlu segera dilakukan:
      1. adanya political will dari para pejabat negara, para anggota MPR dan DPR, serta para pelaku bisnis untuk mengurangi dan meniadakan korupsi dan KKN
      2. upaya penegakan pelaksanaan ketentuan hukum secara konsisten dan tidak pilih kasih
      3. melalui program pendidikan sejak SD aspek etika berusaha secara sehat dimasukkan dalam kurikulum sekolah.
      Sebenarnya sih semuanya ini tergantung bagaimana mental dan moral manusia, karena hampir diseluruh ajaran agama melarang kita berbuat korupsi dan tindakan2 yang merugikan kepentingan umum. salam, dan terima kasih atas komentar anda semua.

      Suka

    7. Maret 2, 2007 pukul 4:28 pm

      pa masih ingat dibenaku faisak basri pernah ngomong, bahawasanya kita ini masih terbelenggu oleh masalah pengadaan barang/jasa di departemen dan instansi pemerintah lainnya (masih banyaknya kolusi dan nepotisme)
      Mohon siapapun dalah hal pengadaan barang/jasa oleh dana Negara sebagai pengguna jasa, panitia dan penyedia jasa WAJIB BERSUMPAH bersama-sama dihapan peserta yang masuk daftar PESERTA LELANG (maksimal 7 Perusahaan Peserta lulus PQ) semuanya harus bersumpah bahwasany tidak ada perbuatan yang merugikan, menguntungkan dan bersifat transparan adil dan akuntable?!!

      Suka

    8. Februari 1, 2007 pukul 12:19 am

      artikel yang menyegarkan namun korupsi hanya disebut sekali saja di artikel ini.. padahal mungkin budaya korupsi itulah yang menjadi masalah utama negeri. Terimakasih atas pencerahannya.

      Suka

    1. Februari 19, 2008 pukul 7:05 am

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: