Beranda > Indonesia Economy, Macro Economy, Politics > Perubahan Paradigma Politik Ekonomi Beras

Perubahan Paradigma Politik Ekonomi Beras

          Dalam minggu-minggu terakhir ini wacana pembangunan ekonomi Indonesia tersita kembali dengan melonjaknya harga beras di beberapa daerah diIndonesia. Antisipasi Pemerintah Pusat atas naiknya harga beras sempat dikhawatirkan dengan upaya Pemerintah Pusat menyediakan stok komoditi beras secara nasional. Melalui lembaga BULOG, Pemerintah Pusat melakukan impor beras dari negara penghasil beras utama di Asia Tenggara.
          Tetapi ternyata kemudian kebijakan ini mendapatkan perlawanan dari berbagai Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah pada umumnya berkeberatan atas pemberlakuan kebijakan tersebut. Dalih yang dikemukakan, sebagian karena alasan masih cukupnya stok beras di daerahnya masing-masing. Alasan lainnya adalah bertujuan guna melindungi kepentingan produsen petani padi pada saat datangnya musim tanam dan panen yang akan datang.
          Demikian pentingkah beras dalam kontelasi politik ekonomi Indonesia? Jawabannya sudah tentu demikian; karena “beras” masih merupakan komoditi utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sudah sangat cinta akan “periuk nasi” dalam paket menu sehari-harinya. Bahkan ekspektasi kemungkinan terjadinya substitusi konsumsi beras kepada produk roti (dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga) dari masyarakat kota di Indonesia realisasinya tidak terbukti .
          Pertanyaan lebih lanjut, demikian pentingkah bagi Pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen “petani pemilik padi” yang menurut data Biro Pusat Statistik jumlahnya masih cukup banyak? Menurut penulis, Pemerintah Pusat dan Daerah pada era reformasi sekarang ini kurang melihat pada kepentingan “produsen petani” dalam politik kebijakan perberasan nasionalnya. Orientasi kebijakan ekonomi beras Pemerintah lebih ditekankan pada upaya menjaga tingkat inflasi dan menyediakan kebutuhan beras bagi konsumen di daerah perkotaan pada tingkat harga yang terjangkau.
          Pada masa saya masih menuntut ilmu di perguruan ekonomi terkemuka di ibukota pada tahun 1969, saya berkesempatan membantu pakar beras internasional Prof Leon Mears dan Prof Glassburner. Kedua konsultan asing ini mengajari saya pada pentingnya Indonesia untuk melakukan spesialisasi dalam memproduksi beras. Komoditi kebutuhan primer yang utama ini merupakan salah satu barang paling stratejik bagi pembangunan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Keduanya selama di Indonesia telah membantu dan memberikan saran-saran bermanfaat bagi negara kita sehingga dapat berswasembada dalam produksi beras.
           Saran-saran beliau yang sampai saat ini masih teringat dibenak saya adalah perlunya Pemerintah Pusat membangun program swasembada beras secara berkelanjutan; tetap memberikan hak monopoli pada Bulog dalam pengadaan stok beras nasional; serta membuat kebijakan yang dapat mempertahankan luasan areal sawah dari para produsen petani. Kita lihat sendiri bahwa sebagian besar saran-saran tersebut telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dibawah leadership manajemen pembangunan pertanian dari Jendral Soeharto yang sangat berhasil.
          Negara kitapun kemudian dapat “berswasembada”: (a) tidak mengalami lonjakan harga beras, (b) komoditi ini tersedia diseluruh pelosok tanah air, (c) petani produsen padi memperoleh subsidi dalam harga pupuk, pestisida dan bantuan tehnis lainnya termasuk dalam permodalan usaha.
          Lima belas tahun kemudian secara berangsur, Pemerintah Pusat selama Orde Reformasi terlihat semakin kurang berdaya dalam menghadapi kenyataan dan mengantisipasi pengaruh dampak negatif lingkungan bisnis yang berubah. Orientasi kebijakan politik perberasan semakin menjauhi kepentingan “produsen petani padi”. Penekanan kebijakan beras nasional saat ini cenderung diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumen beras di perkotaan, dan ditujukan pada upaya menjaga lonjakan harga beras yang tinggi agar tingkat inflasi dapat terpelihara.
          Kita simak saja perubahan-perubahan lingkungan bisnis kegiatan produksi padi secara nasional:
1.   Dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi tekanan-tekanan dan kebijakan pembangunan daerah yang mengakibatkan derasnya erosi konversi lahan pertanian untuk menanam padi menjadi lahan untuk kegiatan industri, kegiatan properti, dan tanaman perkebunan. Menurut hasil Sensus Pertanian, jumlah petani dalam kurun waktu 1983-2003 memang meningkat. Tetapi sayangnya peningkatan ini tidak dibarengi oleh kepemilikan lahan pertanian. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian telah menurun drastis dari 1,30ha menjadi 0,70ha per petani.

2.   Era otonomi daerah telah menuntut Pemerintah Daerah agar dapat berperan pada program monitoring dan distribusi beras di masing-masing wilayah. Hal ini mungkin didorong oleh kebutuhan politik, mengingat para Gubernur dan Bupati adalah dipilih langsung oleh rakyat. Penguasaan akan ketersediaan beras dihadapan para pemilih (konstituen) yang terkonsentrasi pada kelompok masyarakat kota atau produsen petani kaya di daerah pedesaan menjadi semakin merupakan kebutuhan politik bagi kepentingan para pejabat di daerah. Dorongan ini mengakibatkan Bulog tidak lagi dapat sepenuhnya memperoleh “hak monopoli” dalam program pengadaan dan distribusi beras nasional, dan harus berbagi dengan instansi lainnya di daerah sesuai dengan Inpres Nomor 13 tahun 2005. 3.   Globalisasi pasar telah menuntut semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan sehingga sulit bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan kebijakan “pro”pada perlindungan petani produsen, khususnya dalam pemberian subsidi.
          Menyempitnya kepemilikan lahan per petani menggambarkan adanya dua pola perubahan yang mungkin telah terjadi.Pertama, semakin banyaknya petani produsen padi dengan luasan lahan yang kecil yang saat ini tidak memiliki tanah lagi. Mereka diduga telah beralih profesi menjadi petani penggarap dan pekerja kasar di sektor urban. Jika demikian halnya mereka sebagai pekerja mereka akan lebih berkepentingan dan bereaksi terhadap “kecukupan atas ketersediaan beras dengan harga murah” dan adanya upaya “peningkatan upah minimum regional”. Kedua, usaha pertanian skala kecil semakin tidak menarik karena kegagalan Pemerintah Pusat dalam memperbaiki nilai tukar petani di daerah pedesaan.
          Konversi kepemilikan tanah pertanian skala gurem di wilayah-wilayah di daerah khususnya dipulau Jawa pada dasarnya lebih ditrigger (didorong) oleh kegagalan Pemerintah Pusat meningkatkan nilai tukar komoditi beras yang menguntungkan bagi para petani gurem. Akibatnya dengan kepemilikan luas lahan pertanian yang sempit maka petani kecil yang miskin tidak mampu lagi menghidupi rumah tangganya dan dapat melakukan pengembangan usaha lebih lanjut.        Produsen petani yang tertinggal, dengan luas lahan yang relatif lebih besar, diperkirakan saat ini telah dikuasai oleh para tuan tanah dan kelompok rumahtangga kaya (perkotaan) para pemilik sawah di wilayah pedesaan. Beberapa diantaranya bahkan telah menguasai akumulasi stok beras di daerah-daerah tertentu berikut jalur distribusinya. Tidak heran jika keberatan dan keengganan Pemerintah Daerah mengantisipasi kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengimpor beras diduga lebih dikendalikan oleh kepentingan para pemilik tanah skala besar tersebut.
          Sayangnya upaya-upaya konkrit dan komitmen dari Pemerintah Pusat dalam meraih kembali era swa-sembada beras masih belum terlihat jelas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memang benar Pemerintah Pusat telah mencanangkan Program Peningkatan Ketahanan Pangannya. Tetapi dari komponen program yang ada tidak tersirat upaya-upaya konkrit Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam program swa-sembada beras. Tidak dijumpai adanya upaya eksplisit dari Pemerintah untuk memperluas lahan pertanian yang alokasinya diperuntukan untuk kepentingan produksi padi oleh petani sawah klas gurem di atas!!! Dalam RPJMN tersebut tidak juga terlihat benang merah yang menyatukan berbagai kegiatan pokok Program Peningkatan Ketahanan Pangan secara terpadu.
          Memperhatikan kurang mengigitnya kekuatan Bulog dalam pengadaan stok dan distribusi beras sampai ke daerah-daerah, berikut dampak dari perubahan lingkungan bisnis global di atas maka realisasi Program Ketahanan Pangan akan semakin sulit dan terkendala.
          Reorientasi politik masalah beras secara nasional seperti yang diuraikan disini mengandung potensi yang sangat berbahaya bagi ketahanan pangan Indonesia di masa datang. Tingginya dan lonjakan harga beras di Indonesia di masa datang akan lebih didominisasi oleh pengaruh faktor supply. Jadi kurang beralasan jika Pemerintah mengatakan bahwa lonjakan penduduk merupakan alasan mengapa harga beras melonjak dalam minggu-minggu terakhir ini.
          Dari segi supply terdapat dua faktor variabel stratejik yang dapat diharapkan agar Indonesia lepas dari lonjakan harga beras yang tinggi ini.Pertama adalah dengan menambah jumlah areal lahan pertanian yang dapat dimiiliki oleh para produsen petani klas gurem. Program ini dapat dilakukan dengan upaya Pemerintah membeli dan memanaje lahan areal produktif pertanian yang diperuntukan untuk menanam padi dan palawija. Pengelolaannya dapat dilimpahkan melalui koperasi pertanian desa dengan prioritas penyaluran kepada para petani padi skala usaha kecil. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas produksi beras nasional, sekaligus meningkatkan taraf hidup para petani miskin pedesaan.
          Faktor stratejik lainnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan  revitalisasi manajemen Beras oleh Bulog. Manajemen baru Bulog perlu diperkuat baik dalam permodalan maupun kebijakannya. Untuk mengantisipasi peran Pemerintah Daerah dalam mengatur rumahtangganya, maka koordinasi Bulog dan Pemda perlu diperkuat di masa datang. Apabila perlu dapat dibuka kemungkinan shareholder Bulog sebagian dapat dimiliki oleh partisipasi Pemerintah Daerah. Bulog harus melakukan corporate action secara terprogram, tepat waktu dan tidak ragu-ragu. Proses mengamankan pengadaan stok beras perlu menjadi prioritas kegiatan, berikut mengeluarkan kembali kebijakan harga maksimum dan minimumnya seperti pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Pusatpun jangan ragu-ragu memberikan subsidi terarah pada para petani kecil dalam pengelolaan usaha mereka, walaupun hal ini menjadi kurang lazim dalam era perdagangan bebas pada saat ini. (copyright@aditiawanchandra)

  1. rini
    Maret 22, 2009 pukul 9:34 am

    Pengamen aja cari uang pake beras buat ngisi botol kecrek2nya. Padahal kata orang2 tua dulu tidak boleh main beras nenti jadi mahal. Makanya jangan heran harga beras naik terus karena tak terhitung berapa pengamen yang stiap hari ngamen pake beras. Saya pernah menegur salah satu pengamen dan minta ganti berasnya dengan pair tapi dia tidak berani takut sama bosnya. Siapa yang mau perduli dengan hal2 kecil dan sepele seperti ini?

    Suka

  2. wiwit ari wibisono
    September 28, 2008 pukul 3:33 am

    gile …sekarang banyak lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan perumahan maupun bisnis

    Suka

  3. Icha
    Februari 22, 2007 pukul 7:08 pm

    Orientasi masyarakat pada beras sebagai makanan pokok, saya pikir tidak bisa tidak menyebabkan sensitivitas harga beras mendapat perhatian yang luar biasa…
    Kebijakan pemerintah yang terkesan tidak jelas arahnya membuat posisi petani yang bukan hanya sebagai produsen beras namun juga konsumen semakin berada posisi yang memprihatinkan…
    Operasi pasar yang dilakukan Bulog pun, belum mampu mengatasi fluktuasi harga beras di pasaran…
    Masalah beras memang tidak pernah ada habisnya ya, he5x….

    Suka

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: