Beranda > Strategic Management > UKP3R dalam Konteks Managemen Organisasi

UKP3R dalam Konteks Managemen Organisasi

          Dalam 2 minggu terakhir ini muncul berbagai polemik dan silang pendapat tentang pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). yang dipimpin oleh Marsilam Simandjuntak.  Silang pendapat yang cenderung meluas dan menyerempet pada konteks politik tentang kecenderungan adanya dikotomi Presiden dan Wakil Presiden sempat membuat ragu kalangan pebisnis — karena dugaan dan hipotesa politik yang tidak beralasan dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan ke depan.
          Seperti kita pahami,pemerintahan kabinet SBY-Kalla merupakan kabinet yang dibentuk dari berbagai dukungan partai politik – sehingga wajar jika terdapat keresahan di kalangan masyarakat dengan pembentukan organisasi tambahan seperti UKP3R tersebut.
           Dugaan dan hipotesa politik tersebut akhirnya di bantah sendiri oleh Presiden baru-baru ini (Kompas, 10 Nopember 2006); yang mengatakan bahwa pembentukan UKP3R ini adalah bukan untuk tujuan politik, tetapi dia dibentuk melulu untuk tujuan peningkatan kinerja manajemen pemerintahan.  Pembentukan unit kerja organisasi UKP3R secara tegas dikukuhkan untuk dipertahankan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2006. Dalam surat keputusan tersebut UKP3R dinyatakan merupakan bagian Unit Kerja Presiden yang berperan dalam mengelola Program Reformasi.
          Lingkup tugas UKP3R meliputi lima tugas, yang antara lain memberikan masukan-masukan kepada Presiden dalam hal-hal berikut ini:
(1) Perbaikan iklim usaha dan iklim investasi
(2) Pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan
(3) Peningkatan kinerja BUMN
(4) Perluasan peranan usaha kecil dan menengah
(5) Perbaikan penegakan hukum.
          Tentunya lingkup keberadaan unit kerja khusus ini tidak akan saling tumpang tindih dengan tugas-tugas yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator maupun Menteri Teknis.Hal ini ditegaskan sendiri oleh Presiden dengan mengutarakan beberapa lingkup pekerjaan yang bukan merupakan kewenangan UKP3R.
          Pertama, unit kerja ini tidak boleh mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan pemerintah. Kedua, UKP3R tidak diperkenankan melakukan tindakan investigasi atau pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah hukum seperti korupsi.
Ketiga, Unit Kerja ini tidak diperkenankan memberikan instruksi dan arahan kepada menteri dan anggota kabinet.  Dan terakhir, UKP3R bukan bagian dari proses politik dalam penempatan pejabat-pejabat pemerintahan tetapi dia semata-mata merupakan tindakan manajemen.
                  

          Dimana kemudian kedudukan Wakil Presiden dalam konteks keberadaan UKP3R ini? Menurut Presiden: “UKP3R berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Lebih lanjut mengingat Presiden dalam mengelola manajemen pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden, maka Wakil Presiden tidak excluded, tetapi included. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wakil Presidenpun akan mendapatkan informasi, masukan dan saran-saran kebijakan yang disampaikan oleh Unit Kerja khusus tersebut.
         Berikutnya marilah kita bahas apakah pembentukan Unit Khusus dalam suatu organisasi merupakan anomali dalam teori organisasi?. Menurut para ahli managemen terdapat banyak jenis struktur organisasi yang dapat dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi. Varian-varian bentuk struktur organisasi ini, sebagaimana diutarakan para ahli manajemen [Griffin dan Ebert (2000); Stephen Robbin dan Mary Coulter (2005)], dapat direkayasa oleh pimpinan organisasi menurut cara pandang sejauh mana kedalaman spesialisasi, departemenisasi dan alur hierarki proses pengambilan keputusan akan dibentuk. Untuk itu terdapat tiga bentuk organisasi yang
(1) Organisasi secara fungsional.
          Struktur organisasi ini dapat dibentuk dimana di dalamnya kewenangan ditentukan oleh pola hubungan antara bebagai fungsi manajemen atau kelompok kegiatan-kegiatan dominan. Bentuk organisasi ini banyak dijumpai diperusahaan usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam perpektif organisasi perusahaan, bentuk organisasi seperti ini digelar dengan membentuk bagian pemasaran, operasional, produksi, keuangan, sumber daya manusia dan seterusnya.
         Sedangkan dalam perspektif organisasi kepemerintahan, organisasi fungsional dapat dijumpai dalam struktur organisasi departemen teknis yang meliputi kegiatan-kegiatan fungsional dari masing-masing direktorat yang ada di bawah Departemen tersebut.

(2) Organisasi secara Divisional atau departemenisasi.
         Struktur organisasi ini dibentuk dalam organisasi yang lingkup kegiatan manajerialnya menjadi sangat kompleks dan besar. Organisasi seperti ini diperlukan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak tertangani, jika organisasi tersebut dibentuk secara fungsional. Dalam perspektif perusahaan, organisasi divisional biasanya dilakukan atas dasar diivisi atau departemenisasi yang terkait erat dengan produk-produk perusahaan. Beberapa unit organisasi ini mungkin dapat diberikan pelimpahan kewenangan secara penuh seperti dalam bentuk SBU (strategic business unit).
         Dalam perspektif organisasi kepemerintahan, organisasi kabinet pemerintah biasanya dibentuk atas dasar konsep departemenisasi. Departenisasi ini dirumuskan dengan mengkaitkannya secara erat dengan strategi pembangunan sektoral yang menjadi perhatian utamanya. Jadi disini terbentuklah struktur organisasi dibawah Presiden, masing-masing: Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, Departemen Ketenaga-kerjaan dan Depar temen lainnya.
         Di negara Sedang Berkembang (NSB), jumlah departemen ini bisa di atas dua puluh unit kerja. Sedangkan di negara maju dan negara industri, struktur organisasi kabinetnya menjadi lebih ramping dan efisien, dengan jumlah departemennya yang lebih sedikit (biasanya kurang dari 10 unit). Hal ini dapat dilakukan karena sebagian kewenangan telah dilimpahkan secara penuh kepada unit-unit organisasi kepemerintahan di tingkat bawahnya, yaitu pada pemerintahan daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Syarat dari terbentuknya organisasi kepemerintahan yang terakhir ini adalah telah dijalankannya proses otonomi daerah dengan konsisten, demokratis dan terdesentralisasi.
(3) Organisasi Matriks.
         Organisasi seperti ini dibentuk sedemikian rupa dimana kelompok tim kerja melakukan tugas secara khusus dan mereka dapat melakukan pelaporan kepada lebih dari satu unit organsisasi di atasnya.Jadi bentuk organisasi ini agak berbeda dengan bentuk organisasi secara fungsional dan secara divisional/departemenisasi yang mengacu pada alur sistem pelaporan ke satu unit orgasasi diatasnya.   Disain organisasi matrix ini dapat juga dibentuk secara tidak formal, tetapi dikaitkan pada struktur alur garis organisasi yang ada. Sistem pertanggungan jawabnya berada pada pimpinan puncak organisasi atau pimpinan departemen yang ada dalam suatu organisasi.
         Organisasi matrix biasanya dibentuk dengan tujuan:
(a) untuk menangani suatu proyek atau program tertentu, yaitu program skala besar dan beresiko tinggi seperti program
(b) meningkatkan koordinasi seperti pada Kantor Menko dan Badan Logistik; dan
(c) menangani pekerjaan yang berbentuk proyek lintas divisional seperti proyek R&D.
         Terbentuknya UKP3R dapat dikategorikan sebagai elemen organisasi matrix dalam kerangka struktur organisasi departemenisasi yang menangani secara khusus Program Reformasi Pembangunan. Karena sifatnya yang sementara atau ad-hoc organisasi seperti UKP3R tidak akan bersifat permanen, dan akan dibubarkan begitu pimpinan organisasi (Presiden) merasa tujuan dan target-target pembentukan organisasi ini telah dapat direalisasikan secara penuh dan baik. 
         UKP3R walaupun dalam kerangka aspek hukumnya bertanggung jawab lengsung kepada Presiden, Unit Organisasi elit ini dapat memberikan masukan-masukan dan saran alternatif kebijakan pemerintah yang terkait dengan Program Reformasi kepada Presiden, Wakil Presiden dan bahkan mungkin pada para Menteri Teknis sebagai “commander” dari masing-masing unit pengelola komponen fungsional pada program reformasi.
         Berikutnya yang perlu ditekankan disini adalah bagaimana sistem kewenangan organisasi ini akan dibentuk. Kewenangan organisasi pada intinya dapat didisain ke dalam tiga macam kewenangan (Griffin dan Ebert, 2000:Bab 6), yaitu:
(1) kewenangan secara garis (line authority)
(2) kewenangan departemen (line departement) dan
(3) kewenangan staf (staff authority).
         Kewenangan garis mengatur sistem kewenangan menurut alur secara langsung dari pimpinan organsasi puncak kepada untit organisasi yang paling bawah.Sistem kewenangan yang dibentuk adalah sistem hierarki komando ke sistem unit-unit organisasi dibawahnya denga tanggung jawab secara langsung pada atasan satu step di atasnya. Sedangkan dalam kewenangan departemenisasi sistem hierarki kewenangan dan tanggung jawab dibentuk atas dasar lini produksi atau kegiatan utama yang menjadi sorotan organisasi.
         Baik sistem kewenangan garis dan kewenangan departemenisasi memiliki kecenderungan sistem pengorganisasian yang baku tetapi biasanya bersifat kaku dan birokratis. Pelaksanaan tugas-tugas organisasi di kedua sistem ini sangat sarat dengan keselarasan pelaksanaan tugas sesuai dengan sistem prosedur operasional dan ketentuan-ketentuan organisasi di masing-masing unit.
         Kekakuan dan kelemahan ini teratasi dalam bentuk disain “kewenangan organisasi secara staf”, seperti yang terjadi dengan dibentuknya UKP3R.Bahkan dalam sistem manajemen pemerintahan maka baik Presiden, Wakil Presiden maupun Menteri dapat membentuk staf ahli, komite khusus, atau Unit Kerja dengan memberikan kewenangan yang terbatas, menurut “kewenangan secara staf”. Artinya unit-unit organisasi ini dapat bekerja secara lintas organisasi lini maupun menurut alur departemen, tetapi dengan kewenangan sebatas memberikan saran-saran dan masukan-masukan alternatif kebijakan pada Presiden, Wakil Presiden atau Menteri. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akhir dalam sistem tata kelola organisasi.
         Dari tinjauan ini terlihat bahwa terbentuknya UKP3R merupakan peristiwa biasa dalam rekayasa manajemen dalam suatu organisasi. Di dalamnya tidak tersirat jargon-jargon kepentingan politik, akan tetapi merupakan upaya yang sah, biasa dilakukan oleh pimpinan organisasi pemerintahan untuk memperlancar pelaksanaan program-program secara khusus. Organisasi khusus ini memiliki kemiripan disain unit organisasi secara matrix.
         Dalam kasus UKP3R, unit organisasi ini dibentuk setelah Presiden melihat dua tahun pelaksanaan program kerja pemerintahan. Keputusan Presiden Nomor 17 2006 didesain untuk mempercepat upaya perbaikan iklim investasi, reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kerja BUMN dan UKM serta program perbaikan hukum, yang selama ini dirasakan kurang menunjukan kinerjanya. Perbaikan kinerja kabinet dengan menggantikan para “commanders” menteri-menteri di departemen teknis berkinerja kurang baik mungkin dirasakan tidak akan memberikan manfaat dan perubahan yang berarti.
         Dan memang kita melihat sendiri bagaimana bentuk struktur organisasi pemerintahan dengan disain “departemenisasi yang sentralistis” dan melebar memiliki banyak kelemahannya. Bahkan terbentuknya dan penggantian para Menteri koordinator dirasakan tidak memecahkan permasalahan birokrasi lintas departemen.
         Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang keberadaan UKP3R, beserta penjelasan yang disampaikan oleh Presiden dalam suatu pertemuan dengan kalangan media, kita harapkan polemik dan isu-isu seputar manajemen pemerintahan kabinet SBY-Kalla akan pudar. Agar hal ini dapat terselenggarakan dengan baik dan efektif maka para pimpinan UKP3R perlu merumuskan dengan eksplisit bentuk dan isi dari Program Reformasi. Kemudian unit organisasi ini diharapkan dapat menjalin kegiatannya dengan para Menteri Koordinator, para staf ahli menteri dan atau unit-unit khusus yang telah dibentuk untuk menangani permasalahan yang serupa pada tingkat departemen. Dan jangan lupa unit organisasi khusus ini diharapkan pula akan meminta arahan-arahan stratejik dari Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden.
         Khusus pada para Menteri teknis departemen, mereka diharapkan dengan lapang dapat menerima dan membantu pelaksanaan tugas UKP3R. Dengan demikian sinerji maupun kerjasama antara Presiden dan Wakil Presiden disisa-sisa masa kepemerintahan Kabinet SBY-Kalla dapat turut terbentuk dan terpelihara. Pembentukan sinergi ini dipandang sangat penting sebagai upaya untuk memelihara momentum kepastian politik dan iklim berusaha di tanah air.
(copyright@aditiawan chandra).

  1. wina
    Oktober 29, 2009 pukul 8:06 pm

    Klo boleh minta info tentang Struktur organissi yang lainnya dong…
    saya perlu untuk bahan referensi untuk tugas saya…
    Terimakasih sebelumnya…

    Suka

  2. MUEL
    Mei 27, 2007 pukul 4:15 pm

    APAKAH ITU ORGANISASI DEMOGRAFI. SAYA BERU DENGAR TAPI TIDAK TAU BAGAIMANA. TERIMAKASIH

    Suka

  3. Desember 2, 2006 pukul 4:04 am

    saya gak ngerti

    Suka

  4. November 11, 2006 pukul 8:21 am

    Tulisan ini menjustifikasi pembentukan UKP3R sesuai dengan teori manajemen organisasi, oleh karena itu keberadaan UKP3R dipandang sebagai suatu kewajaran. Tetapi tidak dikupas lebih jauh, apakah memang UKP3R secara fungsi layak dikatakan sebagai sebuah organisasi proyek? mis. NASA, organisasi khusus menangani proyek bulog. YAng memberikan kekhawatiran adalah butir di kepres ttg tugas dan fungsi unit ini sepertinya adalah tugas yg mesti diemban oleh menteri terkait (overlapping). Kekhawatiran ini ditepis oleh penulis di tulisan ini.Akan tetapi, kekhawatiran masyarakat bahwa pembentukan UKP3R adalah sebuah signal akan adanya ketidakeffektifan kinerja kabinet,sepertinya dibenarkan sendiri oleh penulis:(kutipan berikut)

    “Perbaikan kinerja kabinet dengan menggantikan para “commanders” menteri-menteri di departemen teknis berkinerja kurang baik mungkin dirasakan tidak akan memberikan manfaat dan perubahan yang berarti.”

    Barangkali,sederhananya, dengan UKP3R, presiden cuma butuh second opinion untuk menyembuhan Indonesia yang demam panas.

    Suka

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: