Beranda > BUMN, Politik, Taktik Manajemen > Mengelola BUMN Dalam Kemelut Campur Tangan Stakeholders

Mengelola BUMN Dalam Kemelut Campur Tangan Stakeholders


          Mengelola perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerlukan  seni pengelolaan tersendiri yang agak berbeda dibandingkan dengan sistem pengelolaan dalam sebuah perusahaan swasta.Perbedaan yang paling mencolok dapat ditunjukkan dalam beberapa hal. 
          Pertama, pengelolaan perusahaan BUMN sangat terkait erat dengan campur tangan langsung dari pihak pemilik, atau instansi yang berwenang dalam perihal aspek pengawasan, dan dalam proses penyusunan perencanaan maupun standard pelaksanaan tugas yang menjadi bagian tanggung jawab pimpinan organisasi.  Kedua, saratnya pengaruh kepentingan dari berbagai pihak di luar perusahaan yang menuntut mereka dapat memiliki peran maupun fungsinya serta berpartisipasi  dalam pengelolaan perusahaan.  Dan yang terakhir, terdapatnya kecenderungan budaya perusahaan yang belum terbangun secara positif pada upaya peningkatan produktivitas, efisiensi bisnis proses, peningkatan inovasi dan kemampuan memenangkan persaingan.
          Perusahaan BUMN pada saat ini menghadapi kondisi lingkungan eksternal yang unik. Situasi kondisi yang sedemikian ini jarang dijumpai pada  perusahaan-perusahaan swasta, sehingga hal ini akan membawa implikasi pada cara pengelolaan yang tersendiri agar tujuan-tujuan organisasi dapat diraih secara efektif dan efisien.

          Pengelolaan perusahaan BUMN selama beberapa puluh tahun  yang lalu  sangat terkait erat dengan adanya campur tangan secara langsung dan tidak langsung dari para pihak pemilik dan instansi yang berwenang dalam aspek pengelolaan dan pengawasan.  Pada awal masa proses manajemen dimulai, pemerintah dalam hal ini Kantor Menteri Negara BUMN telah berperan aktif dalam proses penseleksian dan penempatan para calon anggota direksi dan komisaris. 
Kegiatan ini tersirat pada Ketentuan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2005 Pasal 16. Atas dasar penugasan yang dikeluarkannya anggota direksi dituntut untuk memenuhi kontrak manajemen dalam pengurusan perusahaan BUMN tertentu untuk periode selama 5 tahun, sesuai dengan ketentuan yang serupa pada Pasal 19 dan Pasal 23.
          Kinerja keberhasilan akan sangat ditentukan sejauh mana anggota direksi tersebut dapat merealisasikan pencapaian ukuran-ukuran kinerja yang ditetapkan dalam kontrak tersebut.  Tanpa mengurangi makna positif dari tujuan yang ada dalam ketentuan tersebut, sebagian besar kinerja yang diminta agar dapat dipenuhi oleh direksi perusahaan BUMN lebih terkonsentrasi pada pencapaian indikator-indikator kinerja keuangan.  Atas dasar pemenuhan kriteria keuangan ini  kemudian perusahaan BUMN  akan dikluster  apakah dia termasuk pada kelompok  perusahaan yang sangat sehat,perusahaan yang sehat, perusahaaan yang kurang sehat atau bahkan mungkin masuk sebagai perusahaan yang bermasalah atau tidak sehat.  Kriteria yang demikian tentunya sama sekali tidak menyalahi norma-norma yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan modern, sepanjang  perusahaan BUMN tersebut dapat  melakukan kegiatannya secara independen.
          Kenyataan yang dijumpai dan sering dilontarkan adalah  banyaknya gangguan yang berasal dari  instansi teknis yang membawahi aspek pembinaan atau datang dari  rongrongan dan permintaan yang secara khusus yang datang dari pemerintah, anggota dewan (tingkat pusat dan daerah) maupun masyarakat lokal pada direksi perusahaan BUMN.
          Contoh-contoh adanya campur tangan teknis dan rongrongan terhadap perusahaan BUMN yang terdapat di lapangan dapat diutarakan berikut ini:

  1. Permintaaan direksi BUMN untuk dapat berperan aktif dalam penanganan masalah-masalah ekonomi dan sosial yang terkait dengan penanganan bencana,  pembinaan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di lokalitas sekeliling pusat produksi  pabrik, dan sumbangan-sumbangan sponsorship membantu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Keinginan dari Departemen Teknis atau Instansi pembina dari perusahaan BUMN bersangkutan dalam menetapkan target-target pengembangan lahan dan produksi barang-barang hasil pertanian dan perkebunan.   Sebagaimana dikemukakan oleh pengamat BUMN (Bachtiar,1999), Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Pertanian seringkali turut campur tangan dalam menetapkan target-target perusahaan BUMN.  Menteri Pertanian menjadi sangat dominan dalam proses keputusan anggaran, khususnya jika terkait dengan upaya pencapaian program pemerintah dalam produksi produk hasil pertanian yang terprogram dalam rencana pemerintah.
  3. Satu studi mengenai proses anggaran di perusahaan BUMN menemukan korelasi yang cukup  kuat (moderating effect)  antara politik dan peran manajemen. Korelasi ini menjadi cukup relevan tergantung pada struktur kekuatan dari unit usaha yang berada di perusahaan BUMN tersebut, pada saat pengajuan anggaran dan saat mempertahankan usulan anggaran.  Sebagian besar manager meyakini bahwa  manager dari unit operasional akan cenderung memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan dengan manager lainnya dalam mendapatkan persetujuan anggaran tersebut (Syahroza).  Ironisnya dari berbagai temuan kasus-kasus penyimpangan di berbagai media, diterangai adanya kolaborasi antara manager pelaksana dengan para pemasok atau antara pihak-pihak yang berkentingan di jajaran pemerintahan/lembaga legislatif dengan pihak-pihak manager internal perusahaan yang memiliki struktur kekuatan politik  tersebut
  4. Proses pembebanan tugas-tugas khusus yang sifatnya tidak terduga, walaupun peraturan pemerintah telah menyatakan adanya kemungkinan pimpinan perusahaan BUMN untuk menjalankan tugas tersebut tanpa mempengaruhi margin usaha.  Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2005 pada Pasal 65 menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus pada perusahaan BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Apabila dalam penyelenggaraannya secara finansial perusahaan mengalami kerugian, maka Pemerintah dapat memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan dalam tingkat kewajaran. Masalah yang dijumpai dilapangan bahwa acapkali proses penggantian biaya penyelenggaraan tersebut memakan waktu, dan terdapat kesulitan memisahkan proses pembukuan dari kegiatan-kegiatan penugasan ini.          Gangguan dan rongrongan yang datang ini akan membawa implikasi pada meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) yang tidak efisien, meningkatnya biaya birokrasi (bureaucratic cost) dan kemungkinan timbulnya moral hazard serta biaya ketidak efektifan para pengelola perusahaan (agency cost).Agar supaya biaya produksi perusahaan BUMN dapat memiliki daya saing yang tinggi, maka upaya-upaya dalam merestrukturisasi organisasi perusahaan dan merubah peraturan pemerintah perlu dilakukan dengan tujuan utama mengurangi keterlibatan pemerintah, instansi teknis dan masyarakat dalam pengurusan perusahaan BUMN tersebut.
              Atas dasar kondisi-kondisi seperti yang dikemukakan ini proses mengelola perusahaan BUMN memerlukan satu seni tersendiri. Pimpinan perusahaan BUMN perlu bertindak sebagai seorang jendral organisasi dengan gaya kepemimpinan yang demokratis dan berwawasan ke depan (democratic and visionary leadership) dengan upaya untuk senantiasa melakukan manajemen perubahan (change management) dalam organisasinya, pimpinan puncak perusahaan perlu mengelola perusahaa sedemikian rupa sehingga para karyawan, sumber daya, dan informasi dalam organisasi dapat dikelola secara seimbang (balance) dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan juga semua kepentingan “stakeholders” yang dihadapi perusahaan.
              Pimpinan perusahaan BUMN harus memandang organisasi perusahaan ini  sebagai suatu sistem organisasi modern untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang dengan melibatkan partisipasi aktif para karyawan, serta menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan membangun sistem informasi maupun jalinan network dengan para pihak yang berkepentingan di luar perusahaan.
              Disamping mengadopsi sistem manajemen perubahan, para pimpinan perusahaan BUMN perlu melakukan upaya peningkatan bisnis prosess yang berorientasikan pada performance dan teknologi ,serta membangun tatanan organisasi dan budaya perusahaan yang kondusif pada perubahan dan peningkatan produktivitas.(copyright@aditiawan chandra)

About these ads
  1. Achlanudin Yusuf
    Februari 21, 2007 pukul 9:55 am

    Menurut saya rencana jumlah pengurangan BUMN secara bertahap yang akan dilakukan pemerintah sudah tepat. Semoga saja pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada tahun ini dari 139 BUMN diharapkan bisa dikurangi hingga menjadi 102 BUMN, pada tahun 2008 tinggal 87 BUMN, dan pada tahun 2009 menjadi 69 BUMN.

    Semoga saja pada tahun 2009 akan lahir BUMN-BUMN yang tangguh dan bisa menjalankan Good Governance.

    Menurut saya nanti 2009 pasar modal di Indonesia akan lumayan besar bila dibandingkan dengan saat ini sehingga akan lebih baik 69 BUMN itu melakukan IPO.

    Dengan dilakukannya IPO dan listing di bursa akan memaksa BUMN-BUMN itu untuk menjadi sedikit lebih clean di dalam governance-nya. Dan yang paling penting masyarakat luas bisa ikut memantau dan memiliki BUMN-BUMN itu. Pemerintah maksimal memiliki 51% saham saja, sisanya masyarakat luas. Lagipula di setiap BUMN biasanya Pemerintah memiliki saham Merah Putih yang notabenenya adalah Saham preferen yang memiliki hak untuk menempatkan direksi.

  2. kukuh setiarso
    Juni 8, 2007 pukul 11:13 pm

    sebelumnya menurut saya sebaiknya bumn dalam melakukan kegiatan corporasinya harus bersifat independent….kita tahu bumn sebenarnya adalah milik pemerintah tetapi pemerintah juga harus tidak hANYA memikirkan kelanjutannya bumn akan tetapi melakukan suatau tindakan yang nyata, kalau hanya dipikirkan dan memberikan saran saja semua orang bisa, apalagi seperti sekarang ini bumn seolah-olah menjadi tulang punggung bagi perekonomian pemerintah malah menjadi masalah bagi pemerintah, disamping itu, menurut saya cara yang bagus adalah bumn seharus merubah budaya birokrasi menjadi budaya gcg sehingga mampu bersaing dalam kompentisi bisnis sekarang ini yang semakin kompetitif baik lokal apalagi internasional disamping itu juga pemerintah jangan terlalu banayak memberi batasan-batasan bagi bumn biarlah bumn bisa berjalan dengan sendirinya karena masih banyak sekali yang harus dilakukan untuk negara ini……..kebetulan saya lagi mengerjakan skripsi tentang penerapan gcg terhadap kinerja keuangan di BUMN

  3. Ayurisya
    Juni 25, 2007 pukul 4:07 pm

    Ingat Pasal 33 ayat 2 : “Bumi dan Air dan Kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, ada 3 unsur penting dalam pasal ini, Pertama, Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya, Kedua, dikuasai oleh Negara, Ketiga, Digunakan sebesar-besarnya untuk KEMAKMURAN RAKYAT, Jadi, kenapa dibuat bingung, kenapa dibias-biaskan, apapun aktivitasnya dan apapun cara pengelolaannya, arahkan dwoooong BUMN untuk kemakmuran rakyat. sama halnya dengan fungsi Pemerintah, Pemerintah itu ada karena dalam sejarahnya sekelompok orang disuatu wilayah merasa perlu seseorang yang dapat mengatur secara adil dan merada kekeyaan alam yang melimpah ini untuk memenuhi kebutuhan mereka, itulah sebabnya Pemerintahan ada, untuk rakyat. tapi tampaknya semua itu mulai terlupakan. Dia yang minta dilayani dan dimanjakan. kalau rakyat cari keadilan sendiri, cari bantuan hukum sendiri, hidup sendiri, cari kerja sendiri. Untuk apa ada Pemerintah? Biar kita kelola sendiri saja dunia ini kayak zaman Pra sejarah.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 29 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: