Bagaimana Membaca Perkembangan Perekonomian Makro

\| Penulis:Aditiawan Chandra|
Sebagai pelaku bisnis kita sebaiknya dapat mengikuti perkembangan perekonomian Indonesia secara umum, sehingga mampu untukmengantisipasi kemungkinan pengaruh buruk yang dihasilkan; atau memanfaatkan peluang-peluang bisnis dari perkembangan perekonomian tersebut. Memang sebagai orang awam yang tidak mengerti atau kurang menguasai seluk beluk dalam ilmu ekonomi makro kemampuan untuk mengerti perkembangan perekonomian merupakan tuntutan yang berat untuk dapat dipenuhi.

Sebenarnya membaca perkembangan perekonomian dapat diikuti dengan mudah, asalkan kita mengerti bagaimana satu sistem perekonomian nasional bekerja dan berinteraksi. Langkah berikutnya akan menjadi lebih mudah karena kita tinggal memonitor perkembangan dari perubahan variabel agregat ekonominya.

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian nasional secara cepat. Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan jasa kantor konsultan di bidang ekonomi. Tetapi untuk merealisasikannya kadang-kadang kita perlu mengeluarkan dana yang cukup lumayan besar, atau paling tidak perlu melanggan secara rutin publikasi yang diterbitkan oleh mereka. Cara yang lain yang sedikit agak efisien meminta staf intern perusahaan untuk mengikuti perkembangan ekonomi tersebut dan melaporkan secara langsung isu-isu ekonomi yang dipandang penting untuk mendapatkan tanggapan dari pimpinan perusahaan.

Terlepas dari cara mana yang akan ditempuh, pimpinan perusahaan sebaiknya dapat membangun suatu sistem informasi intern untuk memonitor perkembangan ekonomi. Agar tujuan ini dapat terlaksana dengan baik, pimpinan perlu membekali dirinya dengan pengetahuan dasar tentang bagaimana cara bekerjanya sistem ekonomi secara menyeluruh.

Sistem Perekonomian: Konsep Dasar
Setiap mahasiswa atau lulusan Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri dan Swasta di Indonesia diharapkan telah mengenal Konsep Perputaran Roda Perekonomian (Circular Flow).

Siapakah yang tidak mengenal Prof Samuelson, Prof Lipsey maupun para teknokrat ekonom dunia lainnya.
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:

• Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
• Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
• Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
• Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.

.

.
Model Perekonomian Tertutup.
Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan penjualan dan pembelian di pasar untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dimana kemudian ditetapkan harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut.

Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini dengan efektif maka dalam sistem perekonomian ini diperlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut dengan pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan.

Pergerakan sektor ekonomi dari produsen disebut oleh para ekonom sebagai perkembangan sektor riil. Perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor seperti data perkembangan pemberian fasilitas kredit oleh Perbankan Nasional.
Sistem perekonomian yang sederhana ini dalam keadaan normal dapat berjalan dengan mandiri, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Dan memang inilah yang biasa didambakan oleh para teknokrat ekonomi klasik, bahwa pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempuna. Seolah-olah sistem ekonomi tersebut bekerja secara otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, atau biasa disebut dengan the invisible hand.

Tetapi sayangnya dalam kenyataannya, mekanisme pasar ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa sistem perekonomian sederhana di atas dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Banyak kasus dilaporkan di negara berkembang, adanya kenyataan bahwa mekanisme pasar bebas tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen.
Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang mampu menguasai pangsa pasar secara dominan. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dari sistem mekanisme pasar bebas ini.

Guna menetralisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi melakukan koreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan, pengenaan tarif atau pelarangan-pelarangan yang diberlakukan pada ketiga pelaku ekonomi utama ini. Bank Indonesia, misalnya dapat melakukan kegiatan monitoring dan pengaturan manajemen perbankan nasional secara umum dengan mengeluarkan ketentuan ketentuan tentang prudential banking practices.
Protes atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan pengusaha sering dilontarkan oleh Lembaga Konsumen , khususnya jika diduga tidak dipenuhinya standar performances dan kualitas atas barang atau jasa ditawarkan ke konsumen.

Model Perekonomian Terbuka.
Sejauh ini kita masih memperlakukan sistem kegiatan ekonomi pasar secara tertutup. Artinya kita belum memasukkan peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Memang banyak model ekonomi yang membagi sistem ekonomi tersebut ke dalam “sistem ekonomi tertutup” dan “sistem ekonomi terbuka”.
Pada sistem ekonomi yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara.
Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, seperti kreditor swasta luarnegeri dan lembaga keuangan internasional, seperti Asia Development Bank (ADB), World Bank dan International Monetary Fund (IMF).

Terakhir kita dihadapkan lagi pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (the borderless economy) yang disebut dengan the global economy, dimana bentuk dan sepak terjangnya belum kita mengerti secara utuh. Isu globalisasi perekonomian ini akan dibahas tersendiri pada blog ini.

Mengukur Kinerja Perekonomian
Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya.
Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet).

Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional untuk satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup.
Disamping itu digunakan juga konsep Produk Nasional Bruto (GNP) yang mengukur seluruh kegiatan pelaku ekonomi dalam satu tahun pada sistem perekonomian terbuka. Untuk memahami lebih mendalam bagaimana bentuk struktur PDB dan GNP suatu sistem perekonomian, termasuk komponennya agregatnya masing-masing, dapat dipelajari dengan mudah mengacu pada sistem pengukuran statistik pendapatan nasional yang dikeluarkan oleh Kantor statistik di suatu negara.

Sebagai contoh di Indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya bulanannya Indikator Ekonomi.

Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen Pendapatan Nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:

Kegiatan Konsumsi (C ),
Investasi (I),
Pengeluaran Pemerintah (G),
Ekspor (X).
Komponen penyeimbangnya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:
Kegiatan Konsumsi (C),
Tabungan (S), Pajak (T) dan
Impor (M).

Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika Kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungannya atas dasar pendekatan penerimaan agregat, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju.
Sedangkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing-masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.

Sebagai kompromi, Biro Pusat Statistik melakukan proses penghitungan pendapatan nasional secara kasar dengan menjumlahkan nilai tambah dari lebih sepuluh sub-sektor ekonomi,seperti subsektorpertanian, subsektor perindustrian dan subsektor jasa.

Tehnik perhitungan Pendapatan Nasional seperti ini bukanlah tanpa cacat. Seringkali berbagai kegiatan-kegiatan perekonomian di sektor informal untuk wilayah daerah perkotaan antara lain, seperti kegiatan jasa tukang cukur, jasa kegiatan para pembantu rumah tangga, para pemulung dan kegiatan industri rumah tangga di daerah pedesaaan sering diabaikan dan tidak tercatat. Sehingga boleh dikatakan perkiraan (estimate) pendapatan nasional kita cenderung untuk under estimated.

Laporan Pendapatan Nasional ini sekarang telah dikembangkan oleh BPS dengan memecahnya lebih rinci menjadi Laporan Pendapatan Daerah (PDRB), yang merupakan hasil perkiraan pendapatan daerah pada Tingkat Propinsi. Bahkan Biro Pusat Statistik sekarang sedang dalam proses mengeluarkan laporan pendapatan wilayah untuk kabupaten atau Tingkat II. Tetapi perlu diingat bahwa semakin kita melakukan estimasi pendapatan suatu masyarakat perekonomian pada tingkatan yang lebih detail, maka tingkat kesalahan pelaporan pendapatan tersebut akan menjadi semakin bias.

Kesalahan fatal acapkali dilakukan oleh para pemakai data statistik agregat termasuk para analis keuangan di pasar modal. Misalnya saja, untuk mencari pendapatan daerah per kepala maka angka PDRB pada tahun tertentu oleh mereka secara matematis langsung dibagi dengan jumlah penduduk, sebagai proxy untuk mendapatkan estimasi pendapatan rumah tangga (disposable income) dari daerah tersebut. Tentunya angka ini menjadi sangat kasar.

Pemecahannya akan jauh lebih baik jika kita mengurangi dahulu angka PDRB dengan arus uang keluar (outflow) yang berasal dari daerah dalam kurun waktu yang sama, misalnya dalam capital outflow dalam bentuk repatriasi keuntungan perusahaan asing, pengiriman dana atau hasil pajak ke luar wilayah daerah dan sebagainya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa suatu daerah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi tidak akan menjamin memberikan informasi yang akurat bahwa wilayah tersebut memiliki juga daya beli penduduknya yang tinggi.

Biro Pusat Statistik disamping mengeluarkan perkiraan besaran pendapatan nasional dan pendapatan daerah, institusi ini melaporkan juga angka-angka agregat dari perekonomian Indonesia dan perekonomian daerah di propinsi di Indonesia, baik menurut nilai absolutnya maupun menurut tahun dasar.

Konsep tahun dasar dipakai untuk memperbandingkan besaran angka-angka pendapatan nasional dan pendapatan daerah secara tahunan dalam rentang tahun yang panjang. Angka statistik yang menggunakan acuan tahun dasar tertentu disebut dengan PDB atau PDRB harga konstan. Kita masih ingat bahwa inflasi di negara kita pernah naik diatas tingkatan dua digit, sehingga apabila kita membandingkan angka PDB atau PDRB secara harga konstan maka kita telah menghilangkan adanya pengaruh inflasi dalam kajian atau pengamatan kita.

Pada saat artikel ini ditulis, BPS memilih tahun 1993 sebagai tahun dasar dan basis untuk acuan harga konstan dari tahun-tahun setelah itu. Tahun dasar tersebut nantinya setiap 10 tahun akan dirubah kembali.

Melalui uraian singkat ini semoga wawasan Saudara bertambah dalam mengerti pola keterkaitan berbagai pelaku ekonomi di pasar, dan bagaimana kita sebenarnya dapat pula mengukur kinerja pelaku-pelaku ekonomi tersebut di perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.

(Copyright@aditiawanchandra)